Post-truth dan Peran Intelektual di Pilkada Serentak 2020

Ketika Ralph Keyes mendeklarasikan hadirnya era post-truth tahun 2004, para ilmuwan sinis dan mengabaikannya. Baru, setelah Trump memenangi pilpres AS tahun 2016, mereka terbelalak dan menyadari sebuah ketidakberesan. Bagaimana dengan Indonesia, terutama menyongsong tahun Pilkada serentak 2020?

Kathleen Higgins,  dosen filsafat dan penulis Nietzsche dari fakultas filsafat University of Texas menulis di  scientificamerican.com  dengan lead, “If politicians can lie without condemnation, what are scientists to do?”

Higgins antara lain menunjuk ketidakmarahan kaum intelektual (akademisi) melihat seliweran berita-berita bohong dan fakta-fakta palsu di panggung kampanye pilpres sebagai bukti pengakuan atas kecermatan ‘penglihatan’ Ralph Keyes. Apakah mereka telah pasrah dan terpaksa ikut merayakan deklarasi Keyes? Apakah ini pertanda ‘matinya’ ontologi, dan dengan sendirinya epistemologi? Bukankah itu berarti terkuburnya  filsafat, teologi, dan tentu saja, sains?

Sebagai pakar Nietzsche tentu saja Higgins terganggu. Bukan semata-mata karena statusnya sebagai filsuf dan akademisi, melainkan juga karena para penganut relativisme kebenaran dan relativisme moral itu merujuk filsafat Nietzsche sebagai induk semang aliran berpikirnya.  Mereka mengabaikan kenyataan bahwa Nietzsche sangat menganjurkan kejujuran hati nurani. Pun, betapa sang penganjur nihilisme itu secara ironis mengorientasikan manusia ideal übermans, makhluk soliter kepada bintang pemandu, sebuah bentuk pegangan juga? Artinya, nihilisme sesungguhnya tidaklah nihil absolut!

Di Indonesia pun para ilmuan atau akademisi nampak tidak cukup terganggu dengan fenomena post-truth politics (politik pasca kebenaran). Apakah dianggap banal? Memang sudah masa-nya era post-truth?  Seperti telah terjadi sejak Pilkada DKI 2017 hingga Pilpres 2019, akankah terjadi juga di Pilkada serentak 2020?

Post-truth  di Pentas Politik Indonesia

Post-truth politics atau politik paska kebenaran (PPK) sudah menjadi wabah baru di panggung-panggung politik dunia. Pilar-pilar kebenaran, fakta dan data ditenggelamkan oleh gelombang emosi yang terampil diulik dan diracik oleh para politisi paska kebenaran. Ubar kebencian kepada lawan politik dan teror ketakutan dijadikan perekat menyatukan emosi massa. Tidak penting apa yang dikatakan ditopang data valid atau tidak, lebih penting memiliki daya provokasi  agar dikapitalisasi menjadi arus dukungan. Pragmatisme menjadi panduan tindak, dimana  kebenaran direduksi sebagai sekadar “apa yang berguna bagi kepentingan kelompok dalam memenangkan kontestasi.” Daya pungkas dari racikan racun PPK adalah pada casing, yang  disamarkan dengan bungkus simbol suci agama, lalu menggunakan tangan dan mulut oknum elit ulama untuk menarik-lepaskan busur panah post-truth  menghujam  dan menyasar mangsa.

PPK sesungguhnya sudah lama hadir di panggung politik Indonesia. Namun, umum diakui mulai marak di Pilkada DKI 2016,  ketika paslon Ahok-Djarot berhadapan dengan Anies-Sandi.  Menurut hasil penelitian yang dirilis sejumlah lembaga, kedua kubu sama-sama menggunakan strategi PPK, meskipun salahsatunya terlihat lebih gencar, massif dan sistematis. 

Intensitas  PPK di pemilu pilpres 2019 nampak lebih terencana.  Jauh sebelum pelaksanaannya, wacana kecurangan dan ketidaknetralan penyelenggara Pemilu, termasuk aparat, sudah dihembus-hembuskan. Terkesan sebagai sebuah pengkondisian, yang lalu mengafirmasi dugaan ‘terencana.’ Selama masa kampanye meningkat ke wacana people  power,  diperkuat berbagai kreasi kampanye masif yang berusaha menutupi keberhasilan pemerintah sambil memagnifikasi kegagalannya. Berbagai angle serangan ke kubu petahana dan institusi penyelenggara pemilu tak henti-henti dimuntahkan. Respons pemerintah untuk menertibkan kecenderungan anarkhi dan semburan kebencian dengan licik dibalikkan sebagai tindakan otoriter anti demokrasi. 

Tahun 2020 adalah tahun politik pilkada serentak.  Setidaknya 270 kepala daerah, masing-masing  9 Gubernur,  224 Bupati dan 37 Walikota  akan diperebutkan.  Akankah pemungkas  PPK masih dijadikan senjata andalan? Harapan kita tentu saja, tidak!  Peran kaum intelektual diperlukan untuk menyudahi permainan berbahaya ini.  Toch, telah terbukti lebih banyak mengalami kegagalan.

Sebagai patologi, post-truth hanyalah bentuk ketergelinciran kaum terdidik yang sedang berburu kuasa lewat jalan pintas dengan melanggar rambu-rambu. Mereka terlena mengejar hasrat kuasa, namun tidak sudi berinvenstasi pada kerja-kerja ilmiah guna mendisain program-program unggulan sebagai produk jualan ke massa pemilih. Mereka juga cenderung miskin protofolio dan rekam jejak prestasi di bidang pembangunan masyarakat, pembangunan kota, atau kinerja yang relevan dengan posisi politik yang ingin diduduki. Kasus Jokowi yang dari Walikota Solo sukses mejadi gubernur DKI, lalu memenangkan Pilpres 2014 dilanjutkan di 2019 merupakan contoh sebuah sukses “investasi intelektual.”  Pun, protofolio kesuksesan Nurdin Abdullah memimpin Kabupaten Bentaeng memberi alasan bagi masyarakat Sulawesi Selatan memenangkannya di pilgub Sulawesi Selatan. Ridwan Kamil memenangi pilgub Jawa Barat karena kinerjanya membangun kota Bandung.  Mereka tidak butuh “dopingan vitamin hoax” lantaran sudah mengakumulasi sumberdaya relevan lewat rekam jejak kinerja, yang berfungsi sebagai “tiket VIP” untuk memimpin.

Intinya, trik-trik post-truth digunakan oleh kandidat yang miskin protofolio kesuksesan.  Mereka menghasrati posisi publik diluar jalur karier prestasi. Untuk mengkompensasi ketiadaan tiket kepemimpinan mereka nekad menggunakan ‘tiket palsu’ dari para broker seperti pemoles citra, pemilik (pebisnis) massa, dan perekayasa narasi dan data rekaan. Mengandalkan kekuatan finansial mereka mencipta realitas-realitas palsu, baik untuk menambal citra jomblang dan memolesnya dengan kosmetik yang lebih tebal, sekaligus mengkloning virus hoax lainnya untuk menyerang dan menghancurkan citra baik lawan politik.  Lebih jauh, aturan-aturan main formal, kinerja penyelenggara, fondasi nilai bersama seperti konstitusi dan hukum, nilai moral dan standar kebenaran digoyang untuk direlatifkan, kemudian dengan berbagai daya-upaya  menukarnya dengan standar-standar palsu yang diusung.

Tanggungjawab Ilmuwan

Pasca Berxit dan kemenangan Trump, yang diamini dikontribusi permainan hoax dan tebaran kebencian, para ilmuan, terutama psikolog human development dan  para filsuf memberi perhatian lebih pada riset sebuah konsep kebijakan intelektual yaitu kerendah-hatian (intellectual humility).  Minat ilmiah ini dibangun diatas asumsi bahwa para ‘pemain politik’ juga merupakan kaum intelek, atau setidaknya didukung oleh kaum intelek di struktur elit pengambil keputusan.  Selain itu, tentu saja menggugah kepekaan kaum intelektual / akademisi untuk menjawab tantangan PPK, yang sebenarnya secara kebablasan diberi panggung dengan sebutan era dan world  (post-truth era dan post-truth world).

Relativasi kebenaran dan moral memiliki ancaman serius pada sains, filsafat dan agama. Pencarian sains (dan filsafat) untuk pengetahuan tentang realitas mengandaikan pentingnya kebenaran, baik sebagai tujuan itu sendiri maupun sebagai cara menyelesaikan masalah. Apa jadinya bila kebenaran dipinggirkan? Demikian pula, aksiologi sains mengandaikan terbentuknya sikap rendah hati, yaitu kesadaran bahwa meski terdidik, bahkan, misalnya, tergolong super cerdas, masih lebih banyak hal yang belum sepenuhnya diketahui.

Para ilmuan seharusnya tidak hanya sibuk dibalik tumpukan buku-buku, bersembunyi di kenyamanan ruang-ruang kelas ber-AC dan laboratorium, sementara perkembangan aktual di masyarakat meminggirkan kebenaran dan moralitas dari kebutuhan.  Implikasinya akan serius karena pada akhirnya standar baru yang dijadikan pegangan oleh masyarakat adalah jenis ‘kebenaran’ dari para politisi penganut pasca kebenaran.  Terutama, para ilmuan sosial dan humaniora sebaiknya lebih aktif membantu masyarakat memahami fenomena post-truth agar menyadari sedang ngetrend-nya sebuah ketidak-normalan. Dengan demikian masyarakat disadarkan dari bius post-truth yang sengat kerap disamarkan dalam kapsul agama, lalu menaruh kepercayaan pada (metode-metode) sains.

Berbeda dengan ilmuan Indonesia yang nampak adem, American scientist secara proaktif bergerak dalam upaya ‘merebut kembali’ kepercayaan publik terhadap sains.  Hasil-hasil riset diperjuangkan untuk dipertimbangkan dalam kebijakan-kebijakan publik. Misalnya, tentang pemanasan global, perubahan iklim, kesehatan, dan sebagainya yang merupakan isu-isu sentral politik yang ‘seksi’ dimanipulasi dan dijadikan jualan dalam kampanye politik.    

Saya yakin juga, bahwa mereka yang terlibat dalam kubu-kubuan politik di Pilpres 2019, juga kelak di Pilkada 2020 merupakan kaum terdidik.  Bila mereka berpikir pilihan ‘ideologi  PPK” hanyalah strategi praktis untuk memenangkan kontestasi, dan akan mengembalikan keadaan setelah berkuasa, itu spekulasi berbahaya. Kenikmatan memenangi konstetasi dengan strategi post-truth akan membuat Anda semakin mengandalkannya sehingga menjadikan ‘gaya kepemimpinan’ dalam mengelola kekuasaan. Selanjutnya dilestarikan, dimodifikasi dan terus diinovasi demi mempertahankan kekuasaan serta memperluasnya. 

Diamnya kaum intelek bukan sekadar bunuh diri, melainkan juga membunuh peradaban. Implikasi dari ‘kemenangan post-truth’ akan sangat serius. Bila ditangan para manipulator agama, manusia akan terlempar kembali ke abad pertengahan, dimana sekelompok elit agama saja yang menjadi penentu standar kebenaran dan moralitas. Kebenaran tidak terletak pada obyeknya, melainkan pada titah pemegang kuasa agama, yang berperan melampaui kebenaran. Maka, secara umum kemenangan PPK akan membawa manusia membangun peradaban di atas konstruksi informasi palsu yang lemah dan menyesatkan. Lalu, peradaban macam apa yang akan kita capai bila politik dibangun diatas dasar kepalsuan?

Semoga di tahun politik pilkada serentak 2020 ini para intelek dan kaum terpelajar berperan lebih aktif menghadirkan metode-metode sains dalam Pilkada, mulai dari proses perekrutan kandidat, disain isu kampanye (analalisis kebutuhan),  rancangan metode dan strategi pemenangan hingga publikasi hasil. Medsos hendaknya dipenuhi berbagai diskusi dan analisis wacana menggunakan prinsip-prinsip sains, yang secara langsung maupun tak langsung ikut mengedukasi melalui literasi media sosial. Dengan demikian, kiranya masyarakat dapat terinformasi secara tepat serta bersikap kritis terhadap isu-isu kampanye maupun rekam jejak para  kandidat. Demokrasi substansif hanya bisa tersaji lewat kerja-kerja sains, dan bukan manipulasi fakta yang menjadi sumber polusi nalar!

Semuel S. Lusi,  peneliti pada Center for Critical Thinking Development-UKSW Salatiga, dan co-founder  Indonesia Menalar