Pendidikan yang Membebaskan ala Paulo Freire

Latar Berpikir

Terpilihnya founder dan CEO Gojek, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo mengagetkan banyak pengamat maupun praktisi pendidikan.  Ide presiden dibalik penunjukkan Nadiem Makarim, seperti dilansir NCBC Indonesia (24/10/2019) adalah: “perlu orang yang mengerti bagaimana mengimplementasikan inovasi-inovasi yang ada. Berani keluar dari kotak, berani out of the box, berani tidak rutinitas, berani tidak monoton sehingga memunculkan sebuah loncatan-loncatan besar…”[2] Mengawali kepemimpinannya Nadiem mengeluarkan apa yang disebut “4 Kebijakan Merdeka Belajar,”  yaitu (1) menghapus USBN, (2) mengganti system Ujian Nasional, (3) Perampingan RPP dan (4) Sistem Penerimaaan Peserta Didik Baru.  Pada kesempatan lain, Mendikbud mengatakan, “Saya ingin mengajak mengubah paradigma kepemimpinan yang tadinya itu sebagai penguasa atau pengendali atau regulator, menjadi paradigma kepemimpinan yang melayani.[3]”    Sebagai kelanjutannya, 24 Januari 2020 Mendikbud mendeklarasikan program Kampus Merdeka, yang mencakup empat kebijakan pokok, yaitu otonomi PT dalam membuka Progdi baru,  re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela, kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH), serta pemberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela boleh mengambil ataupun tidak sks di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks.

Frasa “Merdeka Belajar” yang digunakan oleh Mendikbud, serta gebrakan-gebrakan yang dicanangkannya, cukup dekat dengan pikiran-pikiran filosofis (pedagogi) filsuf Brazil yang sangat mendunia, yaitu Paulo Freire. Lantaran frasa itu sudah melekat pada Freire, setiap berbicara tentang Pendidikan yang Memerdekakan atau Membebaskan hampir pasti berbicara tentang pikiran-pikiran filsafat pendidikan dari Freire.

Paulo Regrus Neves Freire atau popular sebagai Paulo Freire lahir di Recife, Brazil pada 19 September 1921, dari keluarga kelas menengah.  Ibunya seorang Katolik taat, tetapi ayahnya seorang ‘saintis’ yang berprofesi sebagai polisi militer. Posisi saintis lebih menggambarkan ‘status religius” sang ayah.  Perbedaan status kegamaan kedua orang tuanya menjadi iklim yang membentuk pandangan-pandangan filosofis Freire yang terbuka, rasional, dan humanis.

Ketika depresi ekonomi melanda dunia, terutama Amerika di tahun 1929, Brazil juga terkena dampak.  Kehidupan ekonomi keluarga Freire mengalami penurunan, dan makin parah ketika ayahnya meninggal 1931 sewaktu Friere berusia hampir 10 tahun. Keluarga itu benar-benar jatuh miskin dan kerap menghadapi kelaparan. Tetapi kemudian kembali mengalami pemulihan sehingga memungkinkan Friere menyelesaikan kuliahnya. Setelah tamat ia bekerja di Dinas Kesejahteraan Sosial dimana ia banyak berurusan dengan kelompok-kelompok miskin kota. Pengalaman langsung dan pekerjaannya ini memberikan pemahaman mendalam baginya tentang esensi kemiskinan serta masuk dalam perenungan filosofis untuk mencari terobosan solutif.  Inilah yang menghentarnya kepada praxis filosofis ala Marxian.

Tahun 1960-an, ¾ rakyat Barzil masih tergolong buta huruf[4]. Pemilu hanya bisa diikuti oleh rakyat yang bisa membaca dan menulis karenanya sebagian besar rakyat kehilangan hak pilih.  Hal ini menyulitkan terjadinya perubahan. Dalam posisinya ketika itu sebagai Direktur Pengabdian Masyarakat di Universitas Recife, Freire mengembangkan program-program pemberantasan buta huruf yang dianggap berhasil. Ini berkat dukungan politik dari pemerintahan presiden Joau Goulart. Sayangnya, kudeta milter tahun 1964 menyingkirkan Goulart, dan kelompok progresif termasuk Freire ditangkap serta dijebloskan ke penjara, kemudian diasingkan ke Chili. Di Chili Freire sukses mengembangkan metode yang membantu mengentaskan jumlah buta huruf secara mengesankan di negara tetangga dekat Brazil itu.  Dalam pengasingan inilah ia menyempurnakan metode pendidikan yang digumulinya, dan meraih reputasi internasional di bidang pedagogi terutama setelah menerbitkan salahsatu karya masterpiece-nya, yang masih banyak dirujuk hingga kini, yaitu Pedagogy of the Oppressed (1970). Ia menjadi Profesor dan mengajar tamu di berbagai universitas di Amerika, Eropa kemudian juga Asia dan Afrika.  Antara tahun 1970-1979 ia menjadi konsultan pendidikan untuk Dewan Gereja Dunia (WCC) di Jenewa, sebelum akhirnya kembali ke Brazil dan menjadi Menteri Pendidikan.

Karya-karya lainnya yang terkenal:

  1. Cultural Action for Freedom (1972)
  2. Education for Critical Consciousness (1973)
  3. Education: The Practice of Freedom (1976)
  4. The Politics of Education: Culture, Power and Liberation (1985)
  5. A Pedagogy for Liberation: Dialog on Transforming Education (1987)
  6. Pedagogy of Hope: Reliving Pedagogy of the Oppressed  (1994)
  7. Teachers as Cultural Workers (2005) 

Pemikiran-pemikiran filosofis maupun teologis yang memengaruhi corak filsafat pendidikan Paulo Freire antara lain:

  • Marxisme; yaitu filsafatnya bersifat praxis, reflektif terhadap konteks dan berpola aksi-refleksi.
  • Eksitensialisme; menekankan pada autentisitas pendidikan serta hakikat pembebasan/kebebasan individu sebagai ultimate.
  • Fenomenologi; yang menekankan pada kesadaran aktif subyek sebagai syarat pencarian pengetahuan dan eksplorasi realitas, juga kesadaran posisi diri dalam realitas.
  • Teologi Pembebasan; yang menekankan pada tiga isu, yaitu pembebasan manusia dari ancaman globalisasi, pembebasan manusia dari berbagai ancaman dosa sosial, dan perlunya paradigma baru untuk memperbaiki sistem dan struktur social yang telah rusak.

Kritik dan Pandangan tentang Pendidikan

Freire mengembangkan kritik yang tajam terhadap dunia pendidikan. Menurutnya, esensi pendidikan seharusnya adalah membebaskan.  Tidak seperti pendidikan umumnya, yang bukan saja tidak membebaskan, bahkan secara sistemik menciptakan penindasan.

Pandangan dan Kritiknya terhadap sistem pendidikan antara lain:

  • Pendidikan di dunia berkembang berorientasi pada kepentingan kolonial, gayanya kolonial yang diinisiasi untuk mempersiapkan rakyat terjajah bekerja bagi kolonial dengan gaji serendah-rendahnya.  Itulah sebabnya, pendidikan di Negara-negara terjajah dikondisikan untuk kepentingan kolonial sehingga terkelola dalam iklim menindas.
  • Pendidikan sudah salah arah karena melatih orang untuk kerja, bukannya membebaskan manusia dari ketertindasan kemudian memperbaiki sistem dan struktur masyarakat yang menindas dan tidak adil. Tentu saja ‘melatihkan keterampilan’ itu baik, tetapi bukanlah esensi dari pendidikan.  Sebab, sudah ada lembaga-lembaga pelatihan yang dibangun untuk melatihkan keterampilan.
  • Pendidikan seharusnya merupakan alat untuk membebaskan manusia dari ketertindasan. Pendidikan membebaskan peserta didik dari segala situasi terkekang dan membentuk kesadaran kritisnya terhadap realitas. Pendidikan menghasilkan manusia-manusia kritis yang menjadikan konteks (lingkungan sekitar) sebagai ‘laboratorium,’  yaitu dengan metode menginvestigasi  realitas atau konteks.  Dengan kata lain, manusia kritis adalah yang mengenal lingkungannya, potensi-potensinya, dan bertumbuh darinya serta mengembangkannya.
  • Pendidikan melanggengkan struktur yang sudah ada karena memang tidak direncanakan untuk mentransformasinya.  Maka, bila struktur masyarakatnya sudah menindas dan tidak adil akan menjadi lestari oleh sistem pendidikan model itu. Seharusnya pendidikan membebaskan peserta didik, lalu peserta didik inilah yang akan membebaskan struktur dan sistem sosial.
  • Pendidikan seharusnya merupakan proses humanisasi, yaitu menjadikan peserta didik menjadi manusia sejati, bukan melakukan dehumanisasi dengan merampas kebebasan dan mengekang kreatifitas peserta didik.
  • Pendidikan yang dialami oleh “kaum-kaum tertindas” selama ini tak ubahnya seperti pendidikan dengan “sistem bank” (banking education) dimana guru berperan sebagai subyek yang memiliki pengetahuan yang diisikan kepada murid, sedangkan murid hanya sebuah deposit belaka. Pendidikan seperti ini merupakan  bentuk penindasan terselubung terhadap kreatifitas murid. Murid dituntut mengikuti jalan pemikiran guru tanpa diberi kesempatan untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Alternatif agar terbebas dari penindasan gaya pendidikan “sistem bank” adalah apa yang disebutnya metode “pendidikan hadap masalah” (problem-posing education).  Ketika membahas topik ini, Ira Shor[5] mengaitkannya dengan pedagogi kritis Paulo Freire, yang menurutnya esensi karya Freire terletak pada fokus problem-posing sebagai dasar pendidikan dialogis, bagaimana resistensi terhadap proses ini dapat diatasi, dan bagaimana pertanyaan tentang kekuasaan dan pengetahuan menjadi ekspresi sentral dari perkembangan kesadaran kritis.
  • Pendidikan konvensional bersifat antidialogis dan satu arah. Model pendidikan antidialogis ditandai dengan usaha menguasai manusia, sedangkan model pendidikan dialogis selalu bersifat kooperatif. Didalam “Pedagogy of the Oppressed[6]” disebutkan bahwa teori-teori tindakan antidialogis dikenal istilah-istilah antara lain penaklukan, pecah dan kuasai, manipulasi, dan serangan budaya, dan sejenisnya. Sementara teori-teori tindakan dialogis menggunakan istilah-istilah seperti kerja sama, persatuan untuk pembebasan, organisasi, dan sintesa kebudayaan.
  • Pendidikan seharusnya berbasis kultural, yaitu menjawab kebutuhan aktual kita, kebutuhan aktual masyarakat kita. Artinya, tujuan pendidikan pada akhirnya untuk memahami budaya dan mengembangkannya.  Bukannya meninggalkan budaya sendiri  dan menggantinya dengan budaya lain.
  • Transformasi pendidikan tidak akan terjadi tanpa transformasi sosial. Transformasi pendidikan seharusnya menjadikan manusia sebagai subyek, membebaskan peserta didik, karena merekalah yang akan mentransformasi masyarakat. Jadi, transformasi masyarakat hanya niscaya melalui transformasi pendidikan yang fokus ke peserta didik sebagai subyek aktif yang bermakna. Di sini Freire menegaskan pendidikan sebagai praxis pembebasan, dimana nilai-nilainya bersifat humanistik.

Kontinum Kesadaran

Secara umum, menurut Freire, pendidikan harus bisa membentuk kesadaran kritis peserta didik. Transformasi menuju kesadaran kritis berlangsung melalui tiga tahap, yaitu kesadaran Magis, kesadaran Naif dan kesadaran Kritis.  Sebelum tahapan kesadaran Magis disebut sebagai kondisi pra kesadaran atau kesadaran intransitif.  Lalu, tahapan antara kesadaran Naif dan kesadaran Kritis terdapat kesadaran Fanatik yang disebutnya sangat berbahaya. Pada tahapan tertinggi, yaitu kesadaran Kritis orang sudah dapat melepaskan diri dari ketertindasan, dan secara kritis memiliki daya investigatif terhadap realitas dan lingkungan sekitarnya sehingga mentransformasi masyarakat (sistem dan struktur sosial).

  1. “Kesadaran” intransitive (pra kesadaran), adalah situasi dimana orang belum sadar terhadap keadaan organisasi. Karena itu fokusnya hanya pada gaji, keterpenuhan kebutuhan materi: “yang penting kebutuhan makan minum terpenuhi,” dan sejenisnya. Hidup seolah hanya menjadi mesin pemenuhan kebutuhan fisik, dan tidak perduli dengan keadaan di luarnya.
  • Kesadaran Magis: menggunakan argumen alamiah: “memang nasib saya sudah begini, sudah takdir tuhan bagi saya seperti itu.”  Freire menyebutnya sebagai mitos inferioritas alamiah, yang berciri deterministik dan fatalistik. Orang sadar akan keadaan sebenarnya, namun tidak tahu apa yang perlu dilakukan. “Saya hanya orang kecil di sini, bisa buat apa?” Orangnya pasrah sepenuhnya pada keadaan. Tipe ini akan mudah dimanfaatkan oleh kaum penindas. Merupakan kesadaran level terbawah. Orientasinya: PASRAH PADA KEADAAN
  • Kesadaran Naif.  Tipe ini sudah sadar adanya penindasan. Sadar ada masalah. Hanya saja pengetahuannya belum memadai, situasinya belum memungkinkan untuk berbuat apa-apa untuk merubah keadaan atau berjuang secara mandiri.  Ia merujuk masa lalu, bahwa dulu keadaan pernah sangat baik, mempersoalkan masalah ini dan itu, berdebat, menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam dan sebagainya. Orientasinya  MENGGESER FOKUS (MASALAH) ke orang lain.
  • Kesadaran fanatik.   Ia mengerti ada masalah, ada sistem yang menindas, namun alih-alih mencari solusi justru ia mencari penindas baru untuk mengganti penguasa (penindas) agar balik menindas. Yang terjadi adalah mengganti penindas, sementara struktur dan sistem penindasan tetap lestari.  Kesadaran di level ini sangat berbahaya, karenanya Freire menyebutnya dengan “destructive fanaticism”  atau  “a sensation of total collapse of their world.”[7]  Orientasi: MERAWAT PENINDASAN.
  • Kesadaran Kritis.  Sadar ada masalah, berorientasi mencari solusi dan proaktif melibatkan diri membuat terobosan atau sekurangnya ingin membuka ruang dialog untuk menginisiasi perubahan.  Tidak mau pasrah pada masalah, tidak mau menambah masalah dengan mencari kambing hitam. Melainkan aktif mencari solusi untuk keluar dari masalah atau terlepas dari ‘rantai penindasan.’ Orientasi: MEMUTUS RANTAI PENINDASAN MENUJU PEMBEBASAN. Pada tingkat kesadaran ini, orang mau aktif mengintervensi dunia sebagai  “transformers of that world”[8] sebagaimana ungkapan Freire, “education does not change the world.  Education changes people. People change the world.”

Penutup

Hingga saat ini filsafat pendidikan yang membebaskan ala Paulo Freire nampak makin relevan.  Beberapa kali menteri pendidikan, Nadiem Makarim menekankan tentang sistem  pendidikan yang membebaskan, pendidikan yang menyenangkan, yang beorientasi produk/hasil, dan sejenisnya, merupakan konfirmasi atas kebenaran kritik Freire. Ide Mendikbud menghilangkan Ujian Nasional (UN) disebut sebagai salah satu bentuk upaya memerdekakan pola pendidikan lama.  Sejumlah komentar menyatakan bukan hanya murid yang dibebaskan tetapi juga guru.  Sebagai ganti UN, seperti disampaikan Mendikbud dalam Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten /Kota Se-Indonesia di Jakarta 11 Desember 2019, yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. [9]

Ketika pendidikan kita masih fokus pada pengendalian, transfer pengetahuan, komunikasi belajar mengajar yang asimetris, memperlakukan mahasiswa sebagai pembelajar dan guru atau dosen sebagai pengajar dan sumber utama, suasana pendidikan yang menekan, tidak menggembirakan, semua itu oleh Freire dianggap sebagai bentuk penindasan. 

Pendidikan dan proses belajar mengajar seharusnya membebaskan, menjadikan siswa sebagai subyek, dosen atau pengajar sebagai pendamping atau fasilitator yang memfasilitasi mahasiswa menemukan dirinya, kekuatan dan talentanya, passion untuk mengobservasi dan mengeksplorasi lingkungan dan memahaminya, menjelajah dan mengembangkan sendiri pengetahuan sesuai kebutuhannya.  Melalui cara itulah transformasi struktur dan sistem sosial dimungkinkan terjadi.

Apakah UKSW sudah ada dalam situasi ideal ala filsafat pendidikan Paulo Freire? Tentu saja, belum.  Akankah UKSW bergerak ke arah itu?  Tergantung pada tekad, komitmen dan kemauan kerja keras kita semua. 


[1] Catatan pengantar untuk diskusi Filsafat Taman, “Pendidikan yang Membebaskan ala Paulo Freire” 17 Januari 2020 di taman Noto UKSW bersama Ahmad Bahruddin, inisiator dan Ketua Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah Salatiga.

[2] Cnbcindonesia.com (dikunjungi 17/01/2020)

[3] Pikiranrakyat.com (dikunjungi 17/01/2020)

[4] Freire, Paulo (2005, first published 1974).  Education for Critical Consciousness. London and New Your: Continuum, halaman 37

[5] Mclaren, Peter & Leonard, Peter (Eds). (1993).  Paulo Freire: a Critcal Encounter. London & New York: Rountladge. Hal.25-26

[6] 1970: 109. Lihat juga: Freire, Paulo (2005, first published 1974). Ibid. Halaman 40-42

[7] Pedagogy of the Oppressed (1970: 35-36)

[8] Ibid, hal.73

[9] Tribunnews.com (12/12/2019)

Penulis: Semuel S.Lusi (  Pengajar Filsafat dan Critical Thinking, Peneliti di Center for Critical Thinking Development (CCTD) UKSW)