Pendidikan yang Membebaskan ala Paulo Freire

Latar Berpikir

Terpilihnya founder dan CEO Gojek, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo mengagetkan banyak pengamat maupun praktisi pendidikan.  Ide presiden dibalik penunjukkan Nadiem Makarim, seperti dilansir NCBC Indonesia (24/10/2019) adalah: “perlu orang yang mengerti bagaimana mengimplementasikan inovasi-inovasi yang ada. Berani keluar dari kotak, berani out of the box, berani tidak rutinitas, berani tidak monoton sehingga memunculkan sebuah loncatan-loncatan besar…”[2] Mengawali kepemimpinannya Nadiem mengeluarkan apa yang disebut “4 Kebijakan Merdeka Belajar,”  yaitu (1) menghapus USBN, (2) mengganti system Ujian Nasional, (3) Perampingan RPP dan (4) Sistem Penerimaaan Peserta Didik Baru.  Pada kesempatan lain, Mendikbud mengatakan, “Saya ingin mengajak mengubah paradigma kepemimpinan yang tadinya itu sebagai penguasa atau pengendali atau regulator, menjadi paradigma kepemimpinan yang melayani.[3]”    Sebagai kelanjutannya, 24 Januari 2020 Mendikbud mendeklarasikan program Kampus Merdeka, yang mencakup empat kebijakan pokok, yaitu otonomi PT dalam membuka Progdi baru,  re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela, kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH), serta pemberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela boleh mengambil ataupun tidak sks di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks.

Frasa “Merdeka Belajar” yang digunakan oleh Mendikbud, serta gebrakan-gebrakan yang dicanangkannya, cukup dekat dengan pikiran-pikiran filosofis (pedagogi) filsuf Brazil yang sangat mendunia, yaitu Paulo Freire. Lantaran frasa itu sudah melekat pada Freire, setiap berbicara tentang Pendidikan yang Memerdekakan atau Membebaskan hampir pasti berbicara tentang pikiran-pikiran filsafat pendidikan dari Freire.

Paulo Regrus Neves Freire atau popular sebagai Paulo Freire lahir di Recife, Brazil pada 19 September 1921, dari keluarga kelas menengah.  Ibunya seorang Katolik taat, tetapi ayahnya seorang ‘saintis’ yang berprofesi sebagai polisi militer. Posisi saintis lebih menggambarkan ‘status religius” sang ayah.  Perbedaan status kegamaan kedua orang tuanya menjadi iklim yang membentuk pandangan-pandangan filosofis Freire yang terbuka, rasional, dan humanis.

Ketika depresi ekonomi melanda dunia, terutama Amerika di tahun 1929, Brazil juga terkena dampak.  Kehidupan ekonomi keluarga Freire mengalami penurunan, dan makin parah ketika ayahnya meninggal 1931 sewaktu Friere berusia hampir 10 tahun. Keluarga itu benar-benar jatuh miskin dan kerap menghadapi kelaparan. Tetapi kemudian kembali mengalami pemulihan sehingga memungkinkan Friere menyelesaikan kuliahnya. Setelah tamat ia bekerja di Dinas Kesejahteraan Sosial dimana ia banyak berurusan dengan kelompok-kelompok miskin kota. Pengalaman langsung dan pekerjaannya ini memberikan pemahaman mendalam baginya tentang esensi kemiskinan serta masuk dalam perenungan filosofis untuk mencari terobosan solutif.  Inilah yang menghentarnya kepada praxis filosofis ala Marxian.

Tahun 1960-an, ¾ rakyat Barzil masih tergolong buta huruf[4]. Pemilu hanya bisa diikuti oleh rakyat yang bisa membaca dan menulis karenanya sebagian besar rakyat kehilangan hak pilih.  Hal ini menyulitkan terjadinya perubahan. Dalam posisinya ketika itu sebagai Direktur Pengabdian Masyarakat di Universitas Recife, Freire mengembangkan program-program pemberantasan buta huruf yang dianggap berhasil. Ini berkat dukungan politik dari pemerintahan presiden Joau Goulart. Sayangnya, kudeta milter tahun 1964 menyingkirkan Goulart, dan kelompok progresif termasuk Freire ditangkap serta dijebloskan ke penjara, kemudian diasingkan ke Chili. Di Chili Freire sukses mengembangkan metode yang membantu mengentaskan jumlah buta huruf secara mengesankan di negara tetangga dekat Brazil itu.  Dalam pengasingan inilah ia menyempurnakan metode pendidikan yang digumulinya, dan meraih reputasi internasional di bidang pedagogi terutama setelah menerbitkan salahsatu karya masterpiece-nya, yang masih banyak dirujuk hingga kini, yaitu Pedagogy of the Oppressed (1970). Ia menjadi Profesor dan mengajar tamu di berbagai universitas di Amerika, Eropa kemudian juga Asia dan Afrika.  Antara tahun 1970-1979 ia menjadi konsultan pendidikan untuk Dewan Gereja Dunia (WCC) di Jenewa, sebelum akhirnya kembali ke Brazil dan menjadi Menteri Pendidikan.

Karya-karya lainnya yang terkenal:

  1. Cultural Action for Freedom (1972)
  2. Education for Critical Consciousness (1973)
  3. Education: The Practice of Freedom (1976)
  4. The Politics of Education: Culture, Power and Liberation (1985)
  5. A Pedagogy for Liberation: Dialog on Transforming Education (1987)
  6. Pedagogy of Hope: Reliving Pedagogy of the Oppressed  (1994)
  7. Teachers as Cultural Workers (2005) 

Pemikiran-pemikiran filosofis maupun teologis yang memengaruhi corak filsafat pendidikan Paulo Freire antara lain:

  • Marxisme; yaitu filsafatnya bersifat praxis, reflektif terhadap konteks dan berpola aksi-refleksi.
  • Eksitensialisme; menekankan pada autentisitas pendidikan serta hakikat pembebasan/kebebasan individu sebagai ultimate.
  • Fenomenologi; yang menekankan pada kesadaran aktif subyek sebagai syarat pencarian pengetahuan dan eksplorasi realitas, juga kesadaran posisi diri dalam realitas.
  • Teologi Pembebasan; yang menekankan pada tiga isu, yaitu pembebasan manusia dari ancaman globalisasi, pembebasan manusia dari berbagai ancaman dosa sosial, dan perlunya paradigma baru untuk memperbaiki sistem dan struktur social yang telah rusak.

Kritik dan Pandangan tentang Pendidikan

Freire mengembangkan kritik yang tajam terhadap dunia pendidikan. Menurutnya, esensi pendidikan seharusnya adalah membebaskan.  Tidak seperti pendidikan umumnya, yang bukan saja tidak membebaskan, bahkan secara sistemik menciptakan penindasan.

Pandangan dan Kritiknya terhadap sistem pendidikan antara lain:

  • Pendidikan di dunia berkembang berorientasi pada kepentingan kolonial, gayanya kolonial yang diinisiasi untuk mempersiapkan rakyat terjajah bekerja bagi kolonial dengan gaji serendah-rendahnya.  Itulah sebabnya, pendidikan di Negara-negara terjajah dikondisikan untuk kepentingan kolonial sehingga terkelola dalam iklim menindas.
  • Pendidikan sudah salah arah karena melatih orang untuk kerja, bukannya membebaskan manusia dari ketertindasan kemudian memperbaiki sistem dan struktur masyarakat yang menindas dan tidak adil. Tentu saja ‘melatihkan keterampilan’ itu baik, tetapi bukanlah esensi dari pendidikan.  Sebab, sudah ada lembaga-lembaga pelatihan yang dibangun untuk melatihkan keterampilan.
  • Pendidikan seharusnya merupakan alat untuk membebaskan manusia dari ketertindasan. Pendidikan membebaskan peserta didik dari segala situasi terkekang dan membentuk kesadaran kritisnya terhadap realitas. Pendidikan menghasilkan manusia-manusia kritis yang menjadikan konteks (lingkungan sekitar) sebagai ‘laboratorium,’  yaitu dengan metode menginvestigasi  realitas atau konteks.  Dengan kata lain, manusia kritis adalah yang mengenal lingkungannya, potensi-potensinya, dan bertumbuh darinya serta mengembangkannya.
  • Pendidikan melanggengkan struktur yang sudah ada karena memang tidak direncanakan untuk mentransformasinya.  Maka, bila struktur masyarakatnya sudah menindas dan tidak adil akan menjadi lestari oleh sistem pendidikan model itu. Seharusnya pendidikan membebaskan peserta didik, lalu peserta didik inilah yang akan membebaskan struktur dan sistem sosial.
  • Pendidikan seharusnya merupakan proses humanisasi, yaitu menjadikan peserta didik menjadi manusia sejati, bukan melakukan dehumanisasi dengan merampas kebebasan dan mengekang kreatifitas peserta didik.
  • Pendidikan yang dialami oleh “kaum-kaum tertindas” selama ini tak ubahnya seperti pendidikan dengan “sistem bank” (banking education) dimana guru berperan sebagai subyek yang memiliki pengetahuan yang diisikan kepada murid, sedangkan murid hanya sebuah deposit belaka. Pendidikan seperti ini merupakan  bentuk penindasan terselubung terhadap kreatifitas murid. Murid dituntut mengikuti jalan pemikiran guru tanpa diberi kesempatan untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Alternatif agar terbebas dari penindasan gaya pendidikan “sistem bank” adalah apa yang disebutnya metode “pendidikan hadap masalah” (problem-posing education).  Ketika membahas topik ini, Ira Shor[5] mengaitkannya dengan pedagogi kritis Paulo Freire, yang menurutnya esensi karya Freire terletak pada fokus problem-posing sebagai dasar pendidikan dialogis, bagaimana resistensi terhadap proses ini dapat diatasi, dan bagaimana pertanyaan tentang kekuasaan dan pengetahuan menjadi ekspresi sentral dari perkembangan kesadaran kritis.
  • Pendidikan konvensional bersifat antidialogis dan satu arah. Model pendidikan antidialogis ditandai dengan usaha menguasai manusia, sedangkan model pendidikan dialogis selalu bersifat kooperatif. Didalam “Pedagogy of the Oppressed[6]” disebutkan bahwa teori-teori tindakan antidialogis dikenal istilah-istilah antara lain penaklukan, pecah dan kuasai, manipulasi, dan serangan budaya, dan sejenisnya. Sementara teori-teori tindakan dialogis menggunakan istilah-istilah seperti kerja sama, persatuan untuk pembebasan, organisasi, dan sintesa kebudayaan.
  • Pendidikan seharusnya berbasis kultural, yaitu menjawab kebutuhan aktual kita, kebutuhan aktual masyarakat kita. Artinya, tujuan pendidikan pada akhirnya untuk memahami budaya dan mengembangkannya.  Bukannya meninggalkan budaya sendiri  dan menggantinya dengan budaya lain.
  • Transformasi pendidikan tidak akan terjadi tanpa transformasi sosial. Transformasi pendidikan seharusnya menjadikan manusia sebagai subyek, membebaskan peserta didik, karena merekalah yang akan mentransformasi masyarakat. Jadi, transformasi masyarakat hanya niscaya melalui transformasi pendidikan yang fokus ke peserta didik sebagai subyek aktif yang bermakna. Di sini Freire menegaskan pendidikan sebagai praxis pembebasan, dimana nilai-nilainya bersifat humanistik.

Kontinum Kesadaran

Secara umum, menurut Freire, pendidikan harus bisa membentuk kesadaran kritis peserta didik. Transformasi menuju kesadaran kritis berlangsung melalui tiga tahap, yaitu kesadaran Magis, kesadaran Naif dan kesadaran Kritis.  Sebelum tahapan kesadaran Magis disebut sebagai kondisi pra kesadaran atau kesadaran intransitif.  Lalu, tahapan antara kesadaran Naif dan kesadaran Kritis terdapat kesadaran Fanatik yang disebutnya sangat berbahaya. Pada tahapan tertinggi, yaitu kesadaran Kritis orang sudah dapat melepaskan diri dari ketertindasan, dan secara kritis memiliki daya investigatif terhadap realitas dan lingkungan sekitarnya sehingga mentransformasi masyarakat (sistem dan struktur sosial).

  1. “Kesadaran” intransitive (pra kesadaran), adalah situasi dimana orang belum sadar terhadap keadaan organisasi. Karena itu fokusnya hanya pada gaji, keterpenuhan kebutuhan materi: “yang penting kebutuhan makan minum terpenuhi,” dan sejenisnya. Hidup seolah hanya menjadi mesin pemenuhan kebutuhan fisik, dan tidak perduli dengan keadaan di luarnya.
  • Kesadaran Magis: menggunakan argumen alamiah: “memang nasib saya sudah begini, sudah takdir tuhan bagi saya seperti itu.”  Freire menyebutnya sebagai mitos inferioritas alamiah, yang berciri deterministik dan fatalistik. Orang sadar akan keadaan sebenarnya, namun tidak tahu apa yang perlu dilakukan. “Saya hanya orang kecil di sini, bisa buat apa?” Orangnya pasrah sepenuhnya pada keadaan. Tipe ini akan mudah dimanfaatkan oleh kaum penindas. Merupakan kesadaran level terbawah. Orientasinya: PASRAH PADA KEADAAN
  • Kesadaran Naif.  Tipe ini sudah sadar adanya penindasan. Sadar ada masalah. Hanya saja pengetahuannya belum memadai, situasinya belum memungkinkan untuk berbuat apa-apa untuk merubah keadaan atau berjuang secara mandiri.  Ia merujuk masa lalu, bahwa dulu keadaan pernah sangat baik, mempersoalkan masalah ini dan itu, berdebat, menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam dan sebagainya. Orientasinya  MENGGESER FOKUS (MASALAH) ke orang lain.
  • Kesadaran fanatik.   Ia mengerti ada masalah, ada sistem yang menindas, namun alih-alih mencari solusi justru ia mencari penindas baru untuk mengganti penguasa (penindas) agar balik menindas. Yang terjadi adalah mengganti penindas, sementara struktur dan sistem penindasan tetap lestari.  Kesadaran di level ini sangat berbahaya, karenanya Freire menyebutnya dengan “destructive fanaticism”  atau  “a sensation of total collapse of their world.”[7]  Orientasi: MERAWAT PENINDASAN.
  • Kesadaran Kritis.  Sadar ada masalah, berorientasi mencari solusi dan proaktif melibatkan diri membuat terobosan atau sekurangnya ingin membuka ruang dialog untuk menginisiasi perubahan.  Tidak mau pasrah pada masalah, tidak mau menambah masalah dengan mencari kambing hitam. Melainkan aktif mencari solusi untuk keluar dari masalah atau terlepas dari ‘rantai penindasan.’ Orientasi: MEMUTUS RANTAI PENINDASAN MENUJU PEMBEBASAN. Pada tingkat kesadaran ini, orang mau aktif mengintervensi dunia sebagai  “transformers of that world”[8] sebagaimana ungkapan Freire, “education does not change the world.  Education changes people. People change the world.”

Penutup

Hingga saat ini filsafat pendidikan yang membebaskan ala Paulo Freire nampak makin relevan.  Beberapa kali menteri pendidikan, Nadiem Makarim menekankan tentang sistem  pendidikan yang membebaskan, pendidikan yang menyenangkan, yang beorientasi produk/hasil, dan sejenisnya, merupakan konfirmasi atas kebenaran kritik Freire. Ide Mendikbud menghilangkan Ujian Nasional (UN) disebut sebagai salah satu bentuk upaya memerdekakan pola pendidikan lama.  Sejumlah komentar menyatakan bukan hanya murid yang dibebaskan tetapi juga guru.  Sebagai ganti UN, seperti disampaikan Mendikbud dalam Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten /Kota Se-Indonesia di Jakarta 11 Desember 2019, yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. [9]

Ketika pendidikan kita masih fokus pada pengendalian, transfer pengetahuan, komunikasi belajar mengajar yang asimetris, memperlakukan mahasiswa sebagai pembelajar dan guru atau dosen sebagai pengajar dan sumber utama, suasana pendidikan yang menekan, tidak menggembirakan, semua itu oleh Freire dianggap sebagai bentuk penindasan. 

Pendidikan dan proses belajar mengajar seharusnya membebaskan, menjadikan siswa sebagai subyek, dosen atau pengajar sebagai pendamping atau fasilitator yang memfasilitasi mahasiswa menemukan dirinya, kekuatan dan talentanya, passion untuk mengobservasi dan mengeksplorasi lingkungan dan memahaminya, menjelajah dan mengembangkan sendiri pengetahuan sesuai kebutuhannya.  Melalui cara itulah transformasi struktur dan sistem sosial dimungkinkan terjadi.

Apakah UKSW sudah ada dalam situasi ideal ala filsafat pendidikan Paulo Freire? Tentu saja, belum.  Akankah UKSW bergerak ke arah itu?  Tergantung pada tekad, komitmen dan kemauan kerja keras kita semua. 


[1] Catatan pengantar untuk diskusi Filsafat Taman, “Pendidikan yang Membebaskan ala Paulo Freire” 17 Januari 2020 di taman Noto UKSW bersama Ahmad Bahruddin, inisiator dan Ketua Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah Salatiga.

[2] Cnbcindonesia.com (dikunjungi 17/01/2020)

[3] Pikiranrakyat.com (dikunjungi 17/01/2020)

[4] Freire, Paulo (2005, first published 1974).  Education for Critical Consciousness. London and New Your: Continuum, halaman 37

[5] Mclaren, Peter & Leonard, Peter (Eds). (1993).  Paulo Freire: a Critcal Encounter. London & New York: Rountladge. Hal.25-26

[6] 1970: 109. Lihat juga: Freire, Paulo (2005, first published 1974). Ibid. Halaman 40-42

[7] Pedagogy of the Oppressed (1970: 35-36)

[8] Ibid, hal.73

[9] Tribunnews.com (12/12/2019)

Penulis: Semuel S.Lusi (  Pengajar Filsafat dan Critical Thinking, Peneliti di Center for Critical Thinking Development (CCTD) UKSW)

Survei: Kesadaran Kritis 83% sebagai Modal Transformasi Kelembagaan

Survei dilakukan terhadap Dosen peserta dikusi filsafat taman, “Pendidikan yang Membebaskan ala Paulo Freire,” 17 Januari 2020. Survei diikuti oleh 31 peserta  terdiri dari 23 dosen dan 8 mahasiswa (S1, S2 dan S3).   Hasil survei menunjukkan bahwa 83% responden telah berada di level Kesadaran Kritis. Lainnya tersebar dengan prosentase yang sangat kecil, yaitu Kesadaran Intransitif 9%,  Kesadaran Magis 4% dan Kesadaran Fanatik 4%.   Survei ini tidak dimaksudkan mengevaluasi kondisi “pendidikan yang menindas” seperti kritik Freire, melainkan dimodifikasi untuk melihat potensi transformasi kelembagaan di UKSW. 

  • Kesadaran Kritis. 83% yang berada pada level kesadaran kritis merupakan modal besar untuk memulia terobosan. Mereka yang berada pada level ini memiliki  ciri antara lain menyadari adanya masalah yang sedang dihadapi. Mereka dengan sadar memilih fokus pada upaya mencari solusi dan secara proaktif (dengan inisiatif sendiri) melibatkan diri membuat terobosan atau sekurangnya memiliki intensi membuka ruang dialog untuk menginisiasi perubahan. Dalam bahasanya Paulo Freire, mereka aktif mencari solusi untuk keluar dari masalah atau terlepas dari ‘rantai penindasan.’ Dengan kata lain, orientasi dari kelompok ini adalah  MEMUTUS RANTAI PENINDASAN MENUJU PEMBEBASAN. Oleh Freire mereka disebut sebagai “transformers of that world.
  •  “Kesadaran” Intransitive (pra kesadaran) sebesar 9%.  Ini level pra sadar, dimana orang belum memiliki kesadaran akan situasi organisasi. Mereka hanya fokus pada hal-hal yang bersifat materi seperti gaji, tunjangan dan insentif lainnya yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material. Orang-orang pada level kesadaran ini belum bisa diajak terlibat dalam upaya mentransformasi organisasi, namun bisa dicerahkan atau disadarkan akan kondisi organisasi.
  • Kesadaran Magis 4%. Pada level kesadaran ini orang bersikap pasrah.  “Memang nasib saya sudah begini, sudah takdir tuhan.”  Freire menyebutnya sebagai mitos inferioritas alamiah, yang berciri deterministik dan fatalistik. Orang sadar akan keadaan sebenarnya, namun tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Tipe ini akan mudah dimanfaatkan oleh kaum penindas yang beorientasi melestarikan ‘penindasan’ demi kekuasaan. Merupakan kesadaran level terbawah. Orientasinya: PASRAH PADA KEADAAN.
  • Kesadaran Fanatik 4%.   Kelompok ini mengerti ada masalah, ada sistem yang tidak beres, namun alih-alih mencari solusi justru ia mencari penindas baru untuk mengganti penguasa  agar balik menindas. Yang terjadi hanyalah mengganti penindas, sementara struktur dan sistem penindasan tetap lestari.  Kesadaran di level ini sangat berbahaya, karenanya Freire menyebutnya dengan “destructive fanaticism”  atau  “a sensation of total collapse of their world.”  Orientasi: MERAWAT PENINDASAN.

Kesimpulan: survei ini tidak representatif karena hanya dilakukan di sebuah kelas diskusi.  Namun, setidaknya dapat memberi gambaran, bahwa UKSW punya modal dan potensi untuk melakukan transformasi kelembagaan.  Untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat dan signifikan survei  perlu dikembangkan ke berbagai unit (fakultas/progdi dan unit-unit lainnya). 

Post-truth dan Peran Intelektual di Pilkada Serentak 2020

Ketika Ralph Keyes mendeklarasikan hadirnya era post-truth tahun 2004, para ilmuwan sinis dan mengabaikannya. Baru, setelah Trump memenangi pilpres AS tahun 2016, mereka terbelalak dan menyadari sebuah ketidakberesan. Bagaimana dengan Indonesia, terutama menyongsong tahun Pilkada serentak 2020?

Kathleen Higgins,  dosen filsafat dan penulis Nietzsche dari fakultas filsafat University of Texas menulis di  scientificamerican.com  dengan lead, “If politicians can lie without condemnation, what are scientists to do?”

Higgins antara lain menunjuk ketidakmarahan kaum intelektual (akademisi) melihat seliweran berita-berita bohong dan fakta-fakta palsu di panggung kampanye pilpres sebagai bukti pengakuan atas kecermatan ‘penglihatan’ Ralph Keyes. Apakah mereka telah pasrah dan terpaksa ikut merayakan deklarasi Keyes? Apakah ini pertanda ‘matinya’ ontologi, dan dengan sendirinya epistemologi? Bukankah itu berarti terkuburnya  filsafat, teologi, dan tentu saja, sains?

Sebagai pakar Nietzsche tentu saja Higgins terganggu. Bukan semata-mata karena statusnya sebagai filsuf dan akademisi, melainkan juga karena para penganut relativisme kebenaran dan relativisme moral itu merujuk filsafat Nietzsche sebagai induk semang aliran berpikirnya.  Mereka mengabaikan kenyataan bahwa Nietzsche sangat menganjurkan kejujuran hati nurani. Pun, betapa sang penganjur nihilisme itu secara ironis mengorientasikan manusia ideal übermans, makhluk soliter kepada bintang pemandu, sebuah bentuk pegangan juga? Artinya, nihilisme sesungguhnya tidaklah nihil absolut!

Di Indonesia pun para ilmuan atau akademisi nampak tidak cukup terganggu dengan fenomena post-truth politics (politik pasca kebenaran). Apakah dianggap banal? Memang sudah masa-nya era post-truth?  Seperti telah terjadi sejak Pilkada DKI 2017 hingga Pilpres 2019, akankah terjadi juga di Pilkada serentak 2020?

Post-truth  di Pentas Politik Indonesia

Post-truth politics atau politik paska kebenaran (PPK) sudah menjadi wabah baru di panggung-panggung politik dunia. Pilar-pilar kebenaran, fakta dan data ditenggelamkan oleh gelombang emosi yang terampil diulik dan diracik oleh para politisi paska kebenaran. Ubar kebencian kepada lawan politik dan teror ketakutan dijadikan perekat menyatukan emosi massa. Tidak penting apa yang dikatakan ditopang data valid atau tidak, lebih penting memiliki daya provokasi  agar dikapitalisasi menjadi arus dukungan. Pragmatisme menjadi panduan tindak, dimana  kebenaran direduksi sebagai sekadar “apa yang berguna bagi kepentingan kelompok dalam memenangkan kontestasi.” Daya pungkas dari racikan racun PPK adalah pada casing, yang  disamarkan dengan bungkus simbol suci agama, lalu menggunakan tangan dan mulut oknum elit ulama untuk menarik-lepaskan busur panah post-truth  menghujam  dan menyasar mangsa.

PPK sesungguhnya sudah lama hadir di panggung politik Indonesia. Namun, umum diakui mulai marak di Pilkada DKI 2016,  ketika paslon Ahok-Djarot berhadapan dengan Anies-Sandi.  Menurut hasil penelitian yang dirilis sejumlah lembaga, kedua kubu sama-sama menggunakan strategi PPK, meskipun salahsatunya terlihat lebih gencar, massif dan sistematis. 

Intensitas  PPK di pemilu pilpres 2019 nampak lebih terencana.  Jauh sebelum pelaksanaannya, wacana kecurangan dan ketidaknetralan penyelenggara Pemilu, termasuk aparat, sudah dihembus-hembuskan. Terkesan sebagai sebuah pengkondisian, yang lalu mengafirmasi dugaan ‘terencana.’ Selama masa kampanye meningkat ke wacana people  power,  diperkuat berbagai kreasi kampanye masif yang berusaha menutupi keberhasilan pemerintah sambil memagnifikasi kegagalannya. Berbagai angle serangan ke kubu petahana dan institusi penyelenggara pemilu tak henti-henti dimuntahkan. Respons pemerintah untuk menertibkan kecenderungan anarkhi dan semburan kebencian dengan licik dibalikkan sebagai tindakan otoriter anti demokrasi. 

Tahun 2020 adalah tahun politik pilkada serentak.  Setidaknya 270 kepala daerah, masing-masing  9 Gubernur,  224 Bupati dan 37 Walikota  akan diperebutkan.  Akankah pemungkas  PPK masih dijadikan senjata andalan? Harapan kita tentu saja, tidak!  Peran kaum intelektual diperlukan untuk menyudahi permainan berbahaya ini.  Toch, telah terbukti lebih banyak mengalami kegagalan.

Sebagai patologi, post-truth hanyalah bentuk ketergelinciran kaum terdidik yang sedang berburu kuasa lewat jalan pintas dengan melanggar rambu-rambu. Mereka terlena mengejar hasrat kuasa, namun tidak sudi berinvenstasi pada kerja-kerja ilmiah guna mendisain program-program unggulan sebagai produk jualan ke massa pemilih. Mereka juga cenderung miskin protofolio dan rekam jejak prestasi di bidang pembangunan masyarakat, pembangunan kota, atau kinerja yang relevan dengan posisi politik yang ingin diduduki. Kasus Jokowi yang dari Walikota Solo sukses mejadi gubernur DKI, lalu memenangkan Pilpres 2014 dilanjutkan di 2019 merupakan contoh sebuah sukses “investasi intelektual.”  Pun, protofolio kesuksesan Nurdin Abdullah memimpin Kabupaten Bentaeng memberi alasan bagi masyarakat Sulawesi Selatan memenangkannya di pilgub Sulawesi Selatan. Ridwan Kamil memenangi pilgub Jawa Barat karena kinerjanya membangun kota Bandung.  Mereka tidak butuh “dopingan vitamin hoax” lantaran sudah mengakumulasi sumberdaya relevan lewat rekam jejak kinerja, yang berfungsi sebagai “tiket VIP” untuk memimpin.

Intinya, trik-trik post-truth digunakan oleh kandidat yang miskin protofolio kesuksesan.  Mereka menghasrati posisi publik diluar jalur karier prestasi. Untuk mengkompensasi ketiadaan tiket kepemimpinan mereka nekad menggunakan ‘tiket palsu’ dari para broker seperti pemoles citra, pemilik (pebisnis) massa, dan perekayasa narasi dan data rekaan. Mengandalkan kekuatan finansial mereka mencipta realitas-realitas palsu, baik untuk menambal citra jomblang dan memolesnya dengan kosmetik yang lebih tebal, sekaligus mengkloning virus hoax lainnya untuk menyerang dan menghancurkan citra baik lawan politik.  Lebih jauh, aturan-aturan main formal, kinerja penyelenggara, fondasi nilai bersama seperti konstitusi dan hukum, nilai moral dan standar kebenaran digoyang untuk direlatifkan, kemudian dengan berbagai daya-upaya  menukarnya dengan standar-standar palsu yang diusung.

Tanggungjawab Ilmuwan

Pasca Berxit dan kemenangan Trump, yang diamini dikontribusi permainan hoax dan tebaran kebencian, para ilmuan, terutama psikolog human development dan  para filsuf memberi perhatian lebih pada riset sebuah konsep kebijakan intelektual yaitu kerendah-hatian (intellectual humility).  Minat ilmiah ini dibangun diatas asumsi bahwa para ‘pemain politik’ juga merupakan kaum intelek, atau setidaknya didukung oleh kaum intelek di struktur elit pengambil keputusan.  Selain itu, tentu saja menggugah kepekaan kaum intelektual / akademisi untuk menjawab tantangan PPK, yang sebenarnya secara kebablasan diberi panggung dengan sebutan era dan world  (post-truth era dan post-truth world).

Relativasi kebenaran dan moral memiliki ancaman serius pada sains, filsafat dan agama. Pencarian sains (dan filsafat) untuk pengetahuan tentang realitas mengandaikan pentingnya kebenaran, baik sebagai tujuan itu sendiri maupun sebagai cara menyelesaikan masalah. Apa jadinya bila kebenaran dipinggirkan? Demikian pula, aksiologi sains mengandaikan terbentuknya sikap rendah hati, yaitu kesadaran bahwa meski terdidik, bahkan, misalnya, tergolong super cerdas, masih lebih banyak hal yang belum sepenuhnya diketahui.

Para ilmuan seharusnya tidak hanya sibuk dibalik tumpukan buku-buku, bersembunyi di kenyamanan ruang-ruang kelas ber-AC dan laboratorium, sementara perkembangan aktual di masyarakat meminggirkan kebenaran dan moralitas dari kebutuhan.  Implikasinya akan serius karena pada akhirnya standar baru yang dijadikan pegangan oleh masyarakat adalah jenis ‘kebenaran’ dari para politisi penganut pasca kebenaran.  Terutama, para ilmuan sosial dan humaniora sebaiknya lebih aktif membantu masyarakat memahami fenomena post-truth agar menyadari sedang ngetrend-nya sebuah ketidak-normalan. Dengan demikian masyarakat disadarkan dari bius post-truth yang sengat kerap disamarkan dalam kapsul agama, lalu menaruh kepercayaan pada (metode-metode) sains.

Berbeda dengan ilmuan Indonesia yang nampak adem, American scientist secara proaktif bergerak dalam upaya ‘merebut kembali’ kepercayaan publik terhadap sains.  Hasil-hasil riset diperjuangkan untuk dipertimbangkan dalam kebijakan-kebijakan publik. Misalnya, tentang pemanasan global, perubahan iklim, kesehatan, dan sebagainya yang merupakan isu-isu sentral politik yang ‘seksi’ dimanipulasi dan dijadikan jualan dalam kampanye politik.    

Saya yakin juga, bahwa mereka yang terlibat dalam kubu-kubuan politik di Pilpres 2019, juga kelak di Pilkada 2020 merupakan kaum terdidik.  Bila mereka berpikir pilihan ‘ideologi  PPK” hanyalah strategi praktis untuk memenangkan kontestasi, dan akan mengembalikan keadaan setelah berkuasa, itu spekulasi berbahaya. Kenikmatan memenangi konstetasi dengan strategi post-truth akan membuat Anda semakin mengandalkannya sehingga menjadikan ‘gaya kepemimpinan’ dalam mengelola kekuasaan. Selanjutnya dilestarikan, dimodifikasi dan terus diinovasi demi mempertahankan kekuasaan serta memperluasnya. 

Diamnya kaum intelek bukan sekadar bunuh diri, melainkan juga membunuh peradaban. Implikasi dari ‘kemenangan post-truth’ akan sangat serius. Bila ditangan para manipulator agama, manusia akan terlempar kembali ke abad pertengahan, dimana sekelompok elit agama saja yang menjadi penentu standar kebenaran dan moralitas. Kebenaran tidak terletak pada obyeknya, melainkan pada titah pemegang kuasa agama, yang berperan melampaui kebenaran. Maka, secara umum kemenangan PPK akan membawa manusia membangun peradaban di atas konstruksi informasi palsu yang lemah dan menyesatkan. Lalu, peradaban macam apa yang akan kita capai bila politik dibangun diatas dasar kepalsuan?

Semoga di tahun politik pilkada serentak 2020 ini para intelek dan kaum terpelajar berperan lebih aktif menghadirkan metode-metode sains dalam Pilkada, mulai dari proses perekrutan kandidat, disain isu kampanye (analalisis kebutuhan),  rancangan metode dan strategi pemenangan hingga publikasi hasil. Medsos hendaknya dipenuhi berbagai diskusi dan analisis wacana menggunakan prinsip-prinsip sains, yang secara langsung maupun tak langsung ikut mengedukasi melalui literasi media sosial. Dengan demikian, kiranya masyarakat dapat terinformasi secara tepat serta bersikap kritis terhadap isu-isu kampanye maupun rekam jejak para  kandidat. Demokrasi substansif hanya bisa tersaji lewat kerja-kerja sains, dan bukan manipulasi fakta yang menjadi sumber polusi nalar!

Semuel S. Lusi,  peneliti pada Center for Critical Thinking Development-UKSW Salatiga, dan co-founder  Indonesia Menalar

Lemahnya Keterampilan Membaca Kritis

Kalau membaca adalah jendela dunia, maka Indonesia masih butuh kerja keras membuat jendela, terutama jendela-jendela yang lebar dan kokoh.

Data yang pernah dirilis UNESCO mengungkap minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%, artinya dari setiap 1000 orang hanya satu yang rajin membaca.  World’s Most Literate Nations juga pernah merilis hasil survei tahun 2016 menunjukkan tingkat literasi Indonesia berada di rangking 60 dari 61 negara. Kesimpulannya, kemampuan membaca dan tingkat literasi masyarakat Indonesia sangat rendah.  Data ini banyak membuat gusar stakeholder  pendidikan  dan penggiat literasi di Indonesia.

Sayangnya, belum ada survei untuk mengetahui, dari kelompok minoritas yang tergolong “gemar membaca,” berapa yang bisa membaca secara kritis. Bila survei dilakukan, faktanya mungkin akan lebih memprihatinkan.

Membaca kritis membutuhkan metode. Kesalahan umum dalam membaca adalah tanpa  standar karenanya kerapkali sambil membaca teks pembaca sibuk sendiri dengan pikiran dan dinamika didalamnya. Akibatnya gagal memahami secara utuh logic of content dari tulisan yang dibaca. Padahal, tujuan membaca adalah memahami pikiran penulis, yang oleh  Richard Paul & Linda Elder (2013) dibahasakan sebagai masuk ke dalam pikiran penulis.

Elemen-elemen Membaca Kritis

Paul dan Elder mengembangkan studi Berpikir Kristis di Sonoma University mencakup tiga domain dengan sekurangnya 25 standar untuk mengevaluasi kualitas kritis sebuah produk penalaran, baik bentuk tulisan maupun orasi verbal. Ketiga domain dimaksud yaitu Intellectual Standard meliputi sekurangnya delapan indikator, Elements of Reasoning (EoR) juga mencakup delapan unsur, dan Intellectual Traits (kebajikan intelektual) meliputi sembilan elemen. Tentu tidak mudah menerapkan semua standar tersebut, namun tidak bisa terhindarkan bila benar-benar ingin membentuk kaum intelek yang kritis dan berkarakter bijak.  

Pengalaman menerapkannya bagi mahasiswa UKSW Salatiga, meski memberikan hasil awal yang mengecewakan, namun terlihat ada prospek setelah beberapa kali dilakukan di kelas berbeda. Terutama, dalam melatih keterampilan membaca kritis (critical reading), dimana mahasiswa diberikan bahan bacaan yang berbeda-beda lalu ditugaskan mengidentifikasi kedelapan elemen penalaran (EoR). 

Adapun kedelapan elemen penalaran dimaksud adalah purpose, question, information, concept, inference, implication,  assumption, dan point of view. Setiap produk penalaran, termasuk tulisan (bacaan) pasti memiliki tujuan (purpose), serta ingin menjawab pertanyaan atau membahas persoalan (question) tertentu. Untuk menjawab tujuan dan question, dibutuhkan informasi pendukung (information), berupa data, pendapat orang, pengalaman, gambaran fakta, contoh kasus dan ‘bukti-bukti empirik’ lainnya. Berdasarkan informasi dibuat interpretasi dan kesimpulan (inferences & conclusion), serta implikasi dari kesimpulan. Setiap tulisan menggunakan konsep (concept) dan menggambarkan sudut pandang atau perspektif penulis (point of view). Dalam membuat kesimpulan penulis mengalaskannya pada asumsi-asumsi tertentu yang menentukan sikap atau pendapatnya (assumption). Asumsi merupakan keyakinan dasar yang diatasnya penulis membangun premis, pernyataan atau kesimpulan.

EoR merupakan ‘rancang bangun’ penalaran, baik tulisan maupun lisan (orasi). Karenanya, EoR dapat digunakan sebagai ‘indikator asesmen’ untuk menguji kekritisan produk penalaran. Empat dimensi penalaran yang menjadi obyek penerapan EoR selain membaca (critical reading) adalah menulis (critical writing), mendengar (critical listening) dan berorasi (ciritical speaking).

Kemampuan Membaca Kritis

Penelitian di kelas Berpikir Kritis yang melibatkan 176 mahasiswa FEB UKSW tahun ajaran 2017/2018 memberikan hasil yang kurang menggembirakan. Mahasiswa dibagikan bahan-bahan bacaan berbeda-beda. Ada yang tema filsafat, ada yang tema-tema berpikir kritis. Juga, ada yang mendapatkan bahan bacaan berbahasa Indonesia, ada pula berbahasa Inggris. 

Mahasiswa diminta membaca lalu mengidentifikasi delapan elemen penalaran dalam bacaan.  Hasilnya, yang bisa mengidentifkasi elemen purpose hanya 55%,  Question 43%, Information 22%, Concept 34%, Inference & Interpretation 36%, Implication 28%, dan Assumption 24%.  Harus diakui bahwa ‘gaya penyajian’ dalam setiap tulisan ikut memengaruhi tingkat kesulitan dalam menemukan elemen-elemen tertentu, disamping faktor kekurangpahaman. 

Kesalahan umum yang ditemukan antara lain, misalnya dalam mengidentifikasi informasi sering tidak membaca cermat untuk menemukan data, pendapat orang, kasus dan fakta empirik lainnya yang digunakan penulis untuk membangun premis dan argumentasi. Umumnya dipahami informasi sebagai ‘pesan bernilai’ dari bahan bacaan sehingga temuannya tidak spesifik. Ketika membaca beberapa kalimat dan menangkap makna tertentu langsung disimpulkan sebagai informasi. Berkaitan dengan elemen kesimpulan, kesalahan umum terjadi  adalah membuat ringkasan dari pembahasan. Padahal, kesimpulan harusnya merupakan interpretasi terhadap informasi (data) serta jawaban tegas terhadap pertanyaan atau solusi terhadap pokok masalah yang dibahas (elemen question). Lebih parah lagi, elemen Implikasi disamakan dengan Kesimpulan dan Asumsi. Nampak masih ada kesulitan membedakan ketiganya.    

Meski eksperimen hanya pada EoR, seharusnya masih ada tahap lanjutan untuk mengases kedalaman karya tulis (bacaan).  Yaitu, mengidentifikasi Intellectual Standard dan Intellectual Trait. Misalnya, setelah mengidentifikasi elemen purpose, perlu dinilai apakah purpose memenuhi standar clarity (jelas), logic, dan  fairness (mempertimbangkan perspektif lain) atau tidak?  Apakah kesimpulan tulisan memenuhi standar fairness, relevant (menjawab purpose dan question), dan persisi atau tidak? Demikian seterusnya untuk elemen lainnya. Tahap ini baru akan efektif bila sudah terampil mengidentifikasi EoR.   

Secara keseluruhan hanya 11,9% (21 dari 176 responden) yang bisa mengerjakan semua instruksi dengan tepat. Artinya, kelompok ini menunjukkan kemampuan mengidentifikasi semua elemen penalaran dalam bacaan. Dengan kata lain, kemampuan membaca kritis bisa dikatakan tinggi. Meski masih kecil angka ini memberi harapan bahwa dengan memperbanyak latihan dan pembiasaan akan dapat menghasilkan pembaca-pembaca kritis. Dari segi bahasa, bahan bacaan berbahasa Inggris maupun Indonesia tidak berpengaruh. Kemampuan mengidentifikasi elemen-elemen penalaran tidak tergantung pada apakah bahan bacaan berbahasa Inggris atau Indonesia. 

Selalu ada momentum berbenah.  Setiap 23 April diperingati sebagai Hari Buku Sedunia, dan secara nasional dirayakan pada 17 Mei bertepatan dengan tanggal berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 1980.  Semoga, menyongsong perayaannya tahun 2019 ini pemerintah, pendidik dan para pegiat literasi bisa menciptakan program-program kreatif dan menarik, sampai ke berbagai pelosok negeri. Sejauh ini para pegiat literasi sudah banyak berpartisipasi membangun rumah baca, komunitas baca, perpustakaan komunitas  atau perpustakaan keliling, dan sebagainya. Harapannya agar bisa meningkatkan minat baca masyarakat, tetapi sebaiknya juga dibarengi melatih kemampuan membaca kritis.

Tanpa melatih kemampuan membaca kritis, aktivitas membaca hanyalah rutinitas yang tidak menarik dan kurang memberi manfaat maksimal. Dengan terampil membaca kritis, aktivitas membaca menjadi semacam asesmen (kegiatan mengases bahan bacaan) sehingga lebih menantang dan memicu hasrat ‘menjelajah teks.” Sebagai bentuk keterampilan, membaca kritis membutuhkan latihan-latihan dan pembiasaan. Terutama untuk dunia pendidikan membaca kritis sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Dengan demikian, pekerjaan rumah terbesar tidak hanya menumbuhkan minat baca masyarakat Indonesia, melainkan juga meningkatkan keterampilan membaca kritis (critical reading).

Semuel S.Lusi, Center for Critical Thinking Development-UKSW  Salatiga, dan pendiri Indonesia Menalar

Tulisan ini sudah dipublikasikan di KOMPAS.ID tgl.6 Mei 2019

 

 

Melampaui Post-truth

Negara sekaliber Amerika pun tidak berdaya dihajar post-truth. Kemenangan Trump di Pilpres AS 2016 didaku sebagai kemenangan gemilang post-truth. Bagaimana dengan Indonesia?

Dalam karya Ken Willber, seorang “filsuf integral” berjudul Trump and the Post-truth World (2017), post-truth dikaitkan dengan nihilisme, narsisme, sceptisime, dan post-modernisme, yang pada prinsipnya menolak kebenaran universal. Realitas dan kebenaran hanyalah persepsi atau terikat pada perspektif dan interpretasi individu. Juga, tidak ada kerangka moral dan kebajikan universal sebagai acuan bersama.  Asumsi-asumsi filosofis  itu menjadi dasar pijak operasi post-truth, baik dalam bentuk fake-news (berita bohong) maupun hoax(berita fakta yang dipelintir).

Berbeda dengan AS, di Indonesia virus post-truthikut dimainkan oknum-oknum yang menyandang gelar akademik professor dan doktor. Instrumen ilmiah seperti survei juga digunakan untuk mengefektifkan daya kerja kebohongan. Pada saat bersamaan, hasil kerja ilmiah yang merugikan didelegitimasi.

Agensi lain yang berkontribusi mengkultivasi post-truthdi lanskap politik Indonesia adalah oknum ulama atau politisi yang membajak agama. Memanfaatkan kewibawaan jubah gamis dan obralan ayat-ayat suci, mereka melontar umpan empuk untuk menjaring mangsa. Kepolosan religiusitas masyarakat Indonesia dijadikan lahan subur pengembangbiakan bibit kebohongan berbalut agama. Samahalnya dengan potensi dampak bagi  dunia pendidikan, demikian pula institusi agama diinstrumentasi bagi kepentingan politik sempit.   

Turun gunungnya kedua agensi ini didunia politik melipatgandakan daya kerja post-truth. Potensi menjadi lebih berbahaya lantaran pendidik dan ulama menyandang peran terhormat dalam struktur sosial. Pendidik dipercaya sebagai produsen pengetahuan dan pembentuk daya kritis masyarakat, sementara ulama identik dengan pencipta dan pengawal moral etis, penuntun ke pintu surga. Penyelewengan kedua profesi ini meski oleh oknum, berpotensi menyesatkan massa, menjerumuskannya ke labirin nihilitas yang berbahaya, sekaligus meruntuhkan reputasi institusi agama dan pendidikan.

Pengalaman Amerika

Hasil berbagai lembaga survei menjelang Pilpres 2016 menyimpulkan kemenangan Hillary Clinton. Misalnya poling dari Economist/YouGov, Bloomberg, IBD, ABC, Fox News, Monmouth, CBS News, Reuters, juga New York Times memperkirakan Hillary menang dengan selisih 1-6%.Pun, pada semua sesi debat capres para pengamat memenangkan Hillary.  Namun, hasil perhitungan suara membungkam semua lembaga survei dan penilaian pengamat.

Selama kampanye Trump ditengarai menggunakan fake news, antaralain menuduh Obama dan Hillary sebagai pendiri ISIS, adanya 30-an juta imigran illegal dan deportasi massal, tingkat pengangguran Amerika 42%, Laster Holt, moderator debat capres tidak netral karena pendukung partai Demokrat, dan masih banyak lagi. Setelah kebohongan dikonfirmasi dengan fakta kubu Trump enteng menyebutnya sebagai bukan kebohongan, melainkan “alternative facts.”

New York Times membuat pernyataan bernada keluhan, “we have entered an age of post-truth politics.”  Sebuah studi dari PolitiFact menemukan 70% dari pernyataan-pernyataan Trump terkategori mostly false, false, dan untruth. Atas ‘prestasi’ itu, Trump dianugrahi Lie of The Year 2015 dan 2017. Meski tentu Trump punya terobosan membangun Amerika, orang bisa juga bertanya, apa yang bisa dibanggakan dari kepala negara hasil ‘politik kebohongan’ dengan reputasi demikian? Menepis pesimisme Profesor Filsafat dari Cambridge University, Simon Blackburn berargumentasi, bahwa bukti banyaknya orang marah dan kesal pada kebohongan Trump mununjukkan masyarakat Amerika masih menghargai dan mengakui kebenaran. 

Apa yang didapatkan masyarakat Amerika dari kemenganan Trump?  Beberapa lembaga mencatat sejumlah perkembangan, antara lain penurunan pada indeks korupsi. Tahun pertama kepemimpinan Trump indeks korupsi global yang dirilis Transparency International mencatat rekor terburuk  sejak 2011. Oktober 2018 Pew Research Center merilis hasil survei terhadap 25 negara yang membandingkan pandangan positif terhadap Amerika Serikat, yaitu antara masa akhir kepemimpinan Obama (2016) dan dua tahun kepemimpinan Trump.  Hasil survei membuktikan adanya penurunan tajam sebagian besar negara, termasuk sekutu-sekutu dekat Amerika. Antara lain, Belanda (dari 65 diakhir pemerintahan Obama turun menjadi 37 di tahun 2017, lalu 34 di tahun 2018), Jerman (57 menjadi 35, 30), Kanada (65 menjadi 43, 39), Australia (60 menjadi 48, 54), Perancis (63 menjadi 46, 38), Indonesia (62 menjadi 48, 42), Jepang (72 menjadi 57, 67).  Hanya 3 negara yang memberikan pandangan positif, yaitu Rusia, Israel dan Kenya.Apakah penyebab turunya ‘pamor’ AS karena keterpilihan melalui ‘strategi’  kebohongan,  atau karena personalitas Trump?

Melampaui Post-truth

Sayangnya, hasil riset,misalnya dari  Alcott & Gentzkow, “Social Media and Fake News in 2016 Election” (2017) untuk pilpres Amerika, atau Oscar Barrera, dkk., “Facts, Alternative Facts, and Fact Checking in Times of Post-Truth Politics” (2018) untuk pilpres Perancis, menyimpulkan masyarakat pemilih selalu sudah terbelah dalam pemihakan kandidat. Akibatnya upaya koreksi atas informasi bohong,misalnya fact checking, tidak dapat berfungsi efektif. Bukankah tipikal pemilih seperti ini juga tergambarkan pada mayoritas pemilih Indonesia?

Seperti di Pilpres AS 2016, demikian pula pada pemilu serentak 2019 di Indonesia virus post-truthmenyebar ganas meneror massa. Kasus-kasus seperti bubarnya Indonesia di tahun 2030, isu kebangkitan PKI, jutaan kartu suara tercoblos, penganiayaan Ratna Sarumpaet, membanjirnya tenaga kerja asing,kecurangan penyelenggara pemilu, ketidaknetralan aparat, dan sebagainya.Bulan April menjelang dan pasca pemungutan suara, KOMINFO mendata beredarnya 22 hoax yang kebanyakan terkait Pemilu 2019, antara lain Cawapres 02 Sandiaga Uno diusir Prabowo Subianto karena menolak ikut deklarasi kemenangan, lembaga survei memihak paslon 01, KPU curang, dan sebagainya.Patut dicatat bahwa meski intensitasnya lebih banyak menyerang satu kubu tidaklah berarti kubu lain bersih dari serangan.

Post-truth adalah sebuah ketidaknormalan. Masyarakat beradab, apalagi yang berke-Tuhan-an seperti Indonesia masih berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan moralitas ketuhanan sebagai nilai bersama.Sukarno menyebutnya dengan ke-Tuhanan yang berkebudayaan, yang sesungguhnya  merupakan spirit kolektifitas, yaitu beragama yang bermartabat, saling menghormati perbedaan dan gotong royong. Inilah modal sosial penangkal virus hoax dan  fake-news. Kalau spirit liberaslisme yang ‘memuja’ kebebasan individuseperti yang hidup di AS membuka ruang lebar bagi kebenaran parsial, maka semangat komunalitas masyarakat Indonesia selalu mengandaikan nilai-nilai bersama sebagai pegangan. Benar, bahwa liberalismetelahlama melanda Indonesia lewat pasar dan arus modernisasi, tetapi tidak mampu sepenuhnya melindas fondasi kolektifitas yang menjadi struktur dasar bangunan sosial.

Semangat kolektif dan dan gotong-royong ikut diendors agama-agama modern yang datang dari luar Nusantara. Lewat ajaran Islam, dalam salahsatu sesi debat capresJoko Widodo merumuskannya dengan sangat brilian, yaitu persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah) dan persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathoniyah), yang disebutnya sebagai aset bangsa. Ajaran persaudaraan, meski dalam konsepsi yang berbeda-beda,  juga menjadi inti pesan dari agama lainnya, seperti Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Semua ini beresonansi dengan nilai-nilai autentik, termasuk ajaran agama-agama lokal masyarakat Nusantara untuk membangun ‘nilai bersama’ masyarakat Indonesia.

Memang tidak sedikit yang terlanjur terjangkiti wabah post-truthlantaran terpengaruh mainan oknum yang memiliki kedudukan terhormat, sehingga membelah masyarakat dalam sekat-sekat dukungan politik. Bukan oleh kesadaran akan pilihan-pilihannya, melainkan oleh kabar bohong dan fakta pelintiran.Namun, dengan modal sosial semangat persaudaran dan gotong-royong  post-truth niscaya dapat dilampaui.

Seperti diketahui, pemilu 2019 dipantau 32 kedutaan besar, 11 penyelenggaran Pemilu luar negeri, 8 NGO Internasional dan 6 NGO Lokal. Apresiasi yang diberikan para pemimpin dunia dan lembaga internasional bisa dijadikan ‘tropi kebanggaan’ untuk memperkuat ikatan persaudaraan kebangsaan.Perbedaan pilihan politik itu normal, saatnya semua kembali bersatu untuk bergotong-royong membangun bangsa dengan berpijak pada pilar-pilar kebenaran dan nilai-nilai moral religius. Karena pemilu hanya berusia lima tahunan tetapi persaudaraan bersifat abadi. Kita buktikan diri sebagai bangsa beradab dan ber-ketuhanan.

Semuel S.Lusi, Peneliti pada Center for Critical Thinking Development-UKSW  Salatiga, dan pendiri Indonesia Menalar

Tulisan ini sudah dipublikasikan di DETIK.COM tgl.3 Mei 2019